FAQ: Mengapa Korupsi Harus Diberantas?

Hukuman apa yang pantas untuk para koruptor?

Di Indonesia hukuman bagi koruptor tertuang dalam pasal 2 ayat 1 UU Tipikor yang berbunyi, “Setiap orang yang melawan hukum, melakukan perbuatan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara, maka dipidana penjara dengan pidana seumur hidup atau pidana penjara

Mengapa korupsi dianggap merugikan negara?

Tindakan korupsi merupakan tindakan yang sangat merugikan negara. Korupsi mengakibatkan melambatnya pertumbuhan ekonomi suatu negara, menurunnya investasi, meningkatnya kemiskinan, serta meningkatnya ketimpangan pendapatan. Bahkan korupsi juga dapat menurunkan tingkat kebahagiaan masyarakat di suatu negara.

Bagaimana cara menyelesaikan masalah korupsi?

Cara masyarakat dan pemerintah bekerja sama dalam perang melawan korupsi

  1. Akhiri impunitas.
  2. Mereformasi administrasi publik dan manajemen keuangan.
  3. Mengenali jenis korupsi.
  4. Memaksimalkan kekuatan masyarakat.
  5. Menggunakan Jalur Komunikasi Alternatif.
  6. Memanfaatkan teknologi.
  7. Memberikan kontribusi.
  8. Menutup celah Internasional.

Apa hukuman bagi para koruptor di Indonesia?

Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor menyebutkan ‘Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun

You might be interested:  Tanya pembaca: Mengapa Indonesia Memilih Negara Kesatuan?

Hukuman apa saja yang diberikan kepada para koruptor di Indonesia brainly?

Jawaban. Didalam UU No. 20 Tahun 2001 juncto UU No. 31 Tahun 1999, perbuatan korupsi diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat empat tahun dan paling lama duapuluh tahun dan denda paling sedikit Rp. 200 juta dan paling banyak Rp. 1 milyar.

Apakah uang hasil korupsi dikembalikan?

Pengembalian uang hasil korupsi tidak menghapus pidananya bagi pelaku tindak pidana korupsi. Jika perbuatannya telah memenuhi unsur pidana korupsi maka pengembalian kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara tidak menghapuskan pidananya.

Apa pengertian merugikan keuangan negara dan perekonomian negara?

Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (“UU BPK”): “Kerugian Negara /Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.”

Mengapa korupsi bisa menghancurkan pemerintahan?

Secara umum, korupsi mengikis kemampuan institusi dari pemerintah, karena pengabaian prosedur, penyedotan sumber daya, dan pejabat diangkat atau dinaikkan jabatan bukan karena prestasi. Pada saat yang bersamaan, korupsi mempersulit legitimasi pemerintahan dan nilai demokrasi seperti kepercayaan dan toleransi.

Bagaimana keterlibatan mahasiswa dalam memberantas korupsi?

Sebagai kontrol sosial, mahasiswa dapat melakukan peran preventif terhadap korupsi dengan membantu masyarakat dalam mewujudkan ketentuan dan peraturan yang adil dan berpihak pada rakyat banyak, sekaligus mengkritisi peraturan yang tidak adil dan tidak berpihak pada masyarakat.

Upaya pencegahan apa yg telah dilakukan pemerintah mengatasi korupsi?

Adapun tindakan pencegahan yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka melakukan upaya pemberantasan korupsi di wilayah negara Indonesia diantaranya:

  1. Penanaman Semangat Nasional.
  2. Melakukan Penerimaan Pegawai Secara Jujur dan Rerbuka.
  3. Himbauan Kepada Masyarakat.
  4. Pengusahaan Kesejahteraan Masyarakat.
  5. Pencatatan Ulang Aset.
You might be interested:  Tanya pembaca: Mengapa Larutan Penyangga Dapat Mempertahankan Ph?

Langkah langkah strategis untuk mengurangi praktik korupsi di jajaran birokrasi?

Langkah langkah strategis untuk mengurangi praktik korupsi di jajaran birokrasi?

  1. Pencegahan.
  2. Penegakkan hukum.
  3. Harmonisasi peraturan perundang-undangan.
  4. Kerjasama internasional dan penyelamatan aset hasil tipikor.
  5. Pendidikan dan busaya antikorupsi.
  6. Mekanisme peraturan pelaksanaan pemberantasan korupsi.

Mengapa tidak ada hukuman mati bagi para koruptor?

Kepala Negara lalu menjelaskan Indonesia tidak bisa menghukum mati koruptor karena tidak ada undang-undang yang mengaturnya. Menurut Jokowi, ancaman hukuman mati baru bisa diberikan kepada pelaku korupsi yang mengambil dana khusus untuk mengatasi bencana alam.

Apakah ada koruptor yang dihukum mati?

Ia mengatakan dalam penjelasan Pasal 2 ayat 2 UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan bahwa kejahatan korupsi yang dilakukan pada saat bencana alam, krisis ekonomi, dan sebagainya dapat dipidana dengan hukuman mati.

Bisakah koruptor dihukum mati?

Di Pasal 2 tentang Tindak Pidana Korupsi, tercantum di ayat 2 bahwa: “Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *